Jumat, 12 Agustus 2011

Jakarta Bak New York 20 Tahun Lalu

Suharso Monoarfa

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sebuah pertemuan antara Menteri Perumahan  Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa dengan para pengembang yang  tergabung dalam REI (Real Estate Indonesia), Suharso mengatakan bahwa kondisi Jakarta untuk perumahan dan kawasan permukimannya seperti keruwetan kota New York 20 tahun lalu.

"New York yang saya datangi 20 tahun lalu luar biasa padatnya. Kawasan Manhattan yang terkenal Bronx-nya terkesan kumuh dan lambang sebagai kota yang gagal. Dan Jakarta saat ini seperti New York 20 tahun lalu," kata Suharso di Jakarta, pekan lalu.

New York lantas berevolusi dan berbenah menjelma menjadi kota yang cantik. Keterlibatan pemerintah dan swasta membangun kota New York yang menempatkan dua poin penting sebagai kuncinya, yakni perumahan dan pengembangan kawasan permukiman (housing and urban development).

"Rumah-rumah untuk rakyat dibangun di tengah kota, dilengkapi fasilitas dan infrastruktur, juga ruang-ruang sosial. Lalu kemana apartemen-apartemen mewah? Semua bergeser ke pinggir New York, tendensinya sudah berubah," terang Suharso.

Kota New York menjadi lengang, tidak padat, dan lalu lintas yang lancar, kata Suharso, seolah mensahihkan urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam kerja kementeriannya. "Ini satu dari 15 kementerian
di Amerika Serikat yang memiliki kewenangan diskresi, dimana pusat mengintervensi negara-negara federal lewat kebijakan perumahan dan permukiman," paparnya.

Suharso mengatakan pihaknya tak mau kondisi Jakarta carut marut seperti New York 20 tahun lalu. Menurutnya, lewat Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) No 1 tahun 2011 dapat
memberi kepastian atas perumahan bisa dikembangkan. "Housing dan Urban Development itu sejajar, urban development tanpa housing tidak ada artinya, begitu juga sebaliknya," jelasnya.

Sementara menurut pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung, M. Jehansyah Siregar mengatakan keberadaan UU PKP masih perlu disempurnakan, bukan mengenai peraturan pemerintahnya (PP) tapi undang-undangnya.

Jehansyah menambahkan, bila dibandingkan dengan Singapura, UU PKP di Indonesia lemah terutama dalam urusan sistem penyediaan perumahan. "Ketika pemerintah pusat meminta pemda menyediakan lahan perumahan, pemda kesulitan karena sistem dan prosedurnya sulit," ujar Jehansyah.

"Untuk perumahan dengan luas puluhan hektar tidak bisa dengan pembebasan APBD, tapi harus dengan penyertaan modal daerah lewat BUMD," imbuhnya.

Kata Jehansyah, UU PKP harus menjamin mekanisme penyediaan perumahan dalam konteks perkotaan, yang mengakomodir redevelopment renaissance atau pengelolaan lahan di perkotaan, mengatur manajemen infrastruktrur dan fasilitas perumahan, dan pengadaan lahan perkotaan dimana pemanfaatan ruang harus diatur.

"Konflik di lapangan terjadi karena belum ada sistem penyediaan perumahan yang benar. UU PKP harus menjamin tegaknya institusional kerangka kelembagaan dan sistem penyediaan perumahan (housing delivery
system),"
tegasnya. (Natalia Ririh)

http://properti.kompas.com/index.php/read/2011/03/22/2210188/Jakarta.Bak.New.York.20.Tahun.Lalu.

Rabu, 22 Juni 2011

Tipe 36 - Aturan Baru, Masalah Lama


OLEH ANUGERAH PERKASA Wartawan Bisnis Indonesia

Fuad Zakaria dibuat heran dengan terbitnya peraturan baru tentang Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengusaha properti itu justru mempertanyakan mengapa ada pembatasan tipe rumah sederhana bagi masyarakat dalam aturan tersebut.
.
Fuad memperkirakan pembatasan tipe rumah akan membuat lebih besar defisit {backlog) pada masa mendatang. Pasalnya, UU itu membatasi tipe rumah sederhana sehat minimal dibangun bertipe 36, yang berarti tipe di bawah itu tak diperkenankan lagi. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) itu mengatakan pemerintah justru tidak memberikan subsidi terhadap rumah di bawah tipe 36, yakni tipe 22 dan tipe 29. Padahal, kedua tipe rumah murah tersebut merupakan jenis yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
.
"Di dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa rumah yang diberikan fasilitas hanyalah bertipe 36, padahal tipe yang di bawahnya memiliki permintaan yang jauh lebih besar. UU ini menandakan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil," tegas Fuad beberapa waktu lalu.
Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan semakin sulit membeli hunian tipe 36 yang tidak terjangkau dengan kondisi finansial mereka.
.
Selain itu, ungkapknya, tipe 22 dan tipe 29 diperkirakan memiliki porsi permintaan yang besar yakni masing-masing mencapai 50% dan 30%, sementara tipe 36 hanya 20%. Namun. UU No.1/2011 dinilai justru tidak memberikan terobosan untuk pengurangan defisit perumahan. Pasal 22 Ayat 2 UU itu menyebutkan bentuk rumah yang dimaksud adalah rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Adapun, Ayat 3 mengatur luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi.
.
Hal serupa pun disampaikan Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda yang mengatakan sebaiknya Kemenpera kembali mempertimbangkan tipe rumah pada rumah sederhana sehat, karena masih minimnya daya beli masyarakat terutama bagi MBR.
.
Fakta di lapangan, paparnya, menunjukkan sebagian besar masyarakat masih membeli tipe 21. "Fakta di lapangan, MBR masih dominan membeli tipe 21, siapa bilang tipe itu tidak sehat dan tak cukup luas, apalagi untuk pasangan muda? Sebaiknya dipertimbangkan kembali [tipe 21] terlepas dari luas rumah yang ideal," tegas Ali.
.
Dia menuturkan banyak bank yang mengerem pembiayaan untuk rumah sederhana, apalagi untuk pembebasan lahan. Dengan pembatasan itu, pemerintah akan semakin besar menambah defisit perumahan yang pada tahun lalu mencapai 13 juta unit.

Tidak terpadu

Tak hanya soal pengaturan tipe rumah. Kritik yang lebih keras datang dari anggota Tim Visi Indonesia 2033 Jehansyah Siregar yang mengatakan praktik penyediaan perumahan dan pengelolaan
pembangunan perkotaan selama ini justru menegaskan terjadinya fragmentasi kebijakan dan sistem penyediaan perumahan rakyat.
.
"Di dalam praktiknya, justru banyak proyek pembangunan menara untuk rumah susun yang dibangun tidak terencana dan tidak sejalan dengan rencana kota yang baik," tutur Jehansyah. Menurut dia, banyak pembangunan rumah di atas lokasi lahanyang relatif kecil dan terpencar-pencar karena sistem pengadaan tanah dan konstruksi sendiri tidak terpadu.
.
Pemerintah juga dinilai hanya mengandalkan mekanisme perumahan komersial dengan menyerahkan urusan dari hulu hingga hilir sepenuhnya pada pengembang swasta.Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menghasilkan tata kota yang terpencar dan menjalar.
.
Masyarakat kini pun menanti apakah ada gebrakan baru dari pemerintah untuk mengatasi backlog di tengah derasnya kritik kebijakan pembangunan kota dan perumahan. Mereka butuh tempat berteduh. Jika tidak, mungkin mereka hanya akan menjadi penonton yang melihat harga properti semakin menjulang.

(anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

http://bataviase.co.id/node/711914

Kamis, 24 Maret 2011

Pemerintah Pusat Jangan Melulu Bebani Pemda

Perumahan Rakyat
Pemerintah Pusat Jangan Melulu Bebani Pemda
Penulis: Natalia Ririh | Editor: Robert Adhi Kusumaputra
Selasa, 22 Maret 2011 | 14:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat diminta untuk segera mengambil langkah tepat dalam membangun sistem penyediaan perumahan rakyat. Sistem penyediaan perumahan merupakan akar masalah beragam kebijakan perumahan yang tidak terarah.
Pemerintah pusat tidak cukup hanya mengimbau dan mendesak agar pemda-pemda menangani urusan perumahan rakyat, tanpa terlebih dahulu engembangkan kapasitas sistem.
-- M. Jehansyah Siregar

Menurut pengamat perumahan dan pemukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), M Jehansyah Siregar, adalah tugas pemerintah pusat untuk membangun sistem penyediaan perumahan rakyat. "Pemerintah pusat tidak cukup hanya mengimbau dan mendesak agar pemda-pemda menangani urusan perumahan rakyat, tanpa terlebih dahulu engembangkan kapasitas sistem," kata Jehansyah dalam rilis yang diterima Kompas.com, hari Selasa.

Komitmen pemerintah pusat untuk mengatasi back log perumahan mesti dimantabkan. Menurut Jehansyah, beragam program perumahan akhir-akhir ini belum menemukan arah penanganan efektif sehingga belum mampu menjawab permasalahan perumahan.

"Bagaimana mengembangkan kebijakan perumahan yang efektif erat dengan sistem penyediaan perumahan? Tentunya diperlukan kerangka regulasi jelas dan rinci, sistem kelembagaan yang tepat, kapasitas sistem yang memadai, dan model-model penangan yang teruji, melembaga, dan berkelanjutan," paparnya.

Jehansyah mengatakan di berbagai negara yang maju urusan perumahannya, peran pemerintah pusat masih sangat besar. "Baru pada tataran tertentu, pemerintah daerah mengaplikasikan sistem secara melembaga," ujarnya.

Ia mencontohkan penanganan permukiman kumuh, bukanlah hal yang gampang. Harus ada sistem terpadu yang menanganinya, seperti mengorganisir dan memberdayakan komunitas (community based housing), penyelenggaraan pemukiman kembali (resettlement), peremajaan kawasan (urban regeneration), maupun pengembangan kawasan permukiman baru (new area development).

"Semua langkah ini memiliki tingkat kerumitan, yang harus dilakukan secara terintegrasi dan melembaga. Bukan dijalankan dengan proyek terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Jika pemerintah pusat belum mampu menangani secara sistemik, bagaimana pemerintah daerah bisa menirunya?" tegas Jehansyah. (Natalia Ririh)
properti.kompas.com/read/2011/03/22/14015295/Pemerintah.Pusat.Jangan.Melulu.Bebani.Pemda
Jehan (tambahan): 
Pemerintah pusat jangan berlindung di balik Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan. Sebab di pasal 2 menyebutkan masih ada kewajiban Pemerintah pusat dalam urusan perumahan rakyat, yaitu melalui urusan pemerintahan yang dibagi bersama. Di sinilah letak tg jawab Pemerintah pusat utk mengembangkan kapasitas dan sistem penyediaan perumahan yang baik.

UU Perkim Belum Sentuh Penyediaan Perumahan

UU Perumahan dan Permukiman
UU Perkim Belum Sentuh Penyediaan Perumahan
Penulis: Natalia Ririh | Editor: Robert Adhi Kusumaputra
Rabu, 23 Maret 2011 | 04:14 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan disahkannya UU Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, tanggung jawab penyediaan lahan perumahan berada di tangan pemerintah daerah. Penyediaan lahan perumahan di daerah kerap mengalami kendala dan mahal.

Menurut pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung, M Jehansyah Siregar, keberadaan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) masih perlu disempurnakan, bukan mengenai peraturan pemerintahnya (PP), melainkan undang-undangnya, terutama dalam urusan sistem penyediaan perumahan.

Jehansyah menambahkan, bila dibandingkan dengan Singapura, UU PKP di Indonesia masih lemah. "Ketika pemerintah pusat meminta pemda menyediakan lahan perumahan, pemda kesulitan karena sistem dan prosedurnya sulit," ujar Jehansyah. "Untuk perumahan dengan luas puluhan hektar tidak bisa dengan pembebasan APBD, tetapi harus dengan penyertaan modal daerah lewat BUMD," imbuhnya.

Jehansyah mengatakan, UU PKP harus menjamin mekanisme penyediaan perumahan dalam konteks perkotaan, yang mengakomodasi redevelopment atau renaissance atau pengelolaan lahan di perkotaan serta mengatur manajemen infrastruktrur dan fasilitas perumahan, dan pengadaan lahan perkotaan yang mengharuskan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang.

"Konflik di lapangan terjadi karena belum ada sistem penyediaan perumahan yang benar. UU PKP harus menjamin tegaknya institusional kerangka kelembagaan dan sistem penyediaan perumahan," ucapnya. (Natalia Ririh)
properti.kompas.com/read/2011/03/23/04141415/UU.Perkim.Belum.Sentuh.Penyediaan.Perumahan

Kamis, 17 Maret 2011

Pemprov diminta tegas terapkan UU No.1/2011

Oleh Anugerah Perkasa

Published On: 16 March 2011
 
JAKARTA: Pemerintah provinsi  diminta  bersikap konsisten dalam peruntukkan lahan  maupun penerbitan izin pembangunan perumahan terkait dengan telah diterbitkannya UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan persoalan yang muncul dikarenakan inkonsistensi pemerintah provinsi justru lebih rumit dibandingkan dengan sengketa antara konsumen-pengembang. Dia menuturkan kasus yang kerap muncul adalah inkonsistensi peruntukkan tanah dan penerbitan izin tanpa koordinasi.

“Penyelesaiannya lebih rumit.  Minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seringkali merugikan antara pihak pengembang maupun konsumen,” ujar Sudaryatmo ketika dihubungi di Jakarta, hari ini.

Dia menuturkan dalam UU PKP sudah terdapat langkah maju dalam upaya perlindungan konsumen, namun sulit di tahap implementasi. Terkait dengan koordinasi penyediaan tanah, Pasal 17  huruf (i) menyebutkan kewenangan pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan pencadangan dan penyediaan tanah.

Sedangkan Pasal 19 huruf (e) menyatakan pemerintah kabupaten/kota berwenang mencadangkan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia mencontohkan minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi adalah kasus pembangunan aliran listrik bertegangan tinggi di wilayah tertentu namun ternyata lahan tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan.
Pemerintah provinsi, sambung Sudaryatmo, terlanjur mengeluarkan izin untuk pembangunan perumahan yang sedianya digunakan untuk aliran listrik bertegangan tinggi.

“Yang menjadikannya rumit adalah setiap pemerintah provinsi memiliki kebijakan berbeda tentang pertanahan maupun pembangunan perumahan. Diharapkan Kementerian Perumahan Rakyat dapat segera menurunan peraturan pemerintah tentang hal tersebut,” kata Sudaryatmo.

Sebelumnya, anggota Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai UU PKP mengesankan pemerintah pusat melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah terkait dengan penyediaan tanah.
Apalagi, sambungnya, urusan pengadaan tanah dipandang sulit serta mahal karena logika pemerintah hanya sebatas bisnis properti, di antaranya sulitnya izin dan berbiaya tinggi.

Oleh karena itu, dia mendesak pengembangan sistem penyediaan perumahan publik  sebagai fokus perhatian, khususnya pengadaan tanah bagi perumahan rakyat. Di dalam penyediaan rumah publik, lanjut Jehansyah, bank tanah dapat dibentuk melalui housing delivery system, bukan pasal yang mengatur ketidakjelasan bagaimana pemerintah daerah mencadangkan tanah.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa juga pernah mengatakan permasalah produksi perumahan disebabkan salah satunya adalah keterbatasan bank tanah di setiap daerah. Kendala itu dianggap masalah serius terkait dengan lonjakan akumulasi minimnya produksi perumahan. (Alp)

http://www.bisnis.com/infrastruktur/properti/16593-pemprov-diminta-tegas-terapkan-uu-no12011

Senin, 27 Desember 2010

Puluhan Pasal tentang MBR di dalam UU PERKIM Tak Menjamin Pemenuhan Perumahan Rakyat

SELECTED NEWS
Puluhan Pasal MBR UU PERKIM Tak Menjamin Pemenuhan Perumahan Rakyat
Wednesday, 22 December 2010 13:16
Jakarta, 22/12/2010 (Kominfonewscenter) – Meskipun terdapat puluhan pasal-pasal UU Perkim (Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman), terutama pasal 12 s/d 18 pada bagian tugas dan kewenangan pemerintah, yang menyebutkan dukungan perumahan bagi MBR, namun ini sama sekali tidak menjamin pemenuhan perumahan layak untuk seluruh rakyat.
“Pasal-pasal ini masih sangat terbuka sehingga memungkinkan pula skema seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tentunya sangat tidak efektif”, kata M. Jehansyah Siregar, Ph.D, peneliti dari Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman ITB (Institut Teknologi Bandung) di Jakarta Rabu (22/12).
Jehansyah mengatakan MBR yang dimaksud ternyata sebatas masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli rumah (pasal 1 UUPP). Artinya, MBR masih dikenali secara sangat sederhana melalui income brackets (bankable dan unbankable) semata. Konsep MBR yang sangat jenerik ini hanya memudahkan bisnis bank, proyek pengembang dan proyek pemerintah seperti selama ini. Sama sekali tidak akan mampu menjangkau kebutuhan riil perumahan rakyat dari kalangan miskin dan tak mampu.
Menjamin perumahan layak bagi seluruh rakyat bukan sebatas mengalokasikan anggaran pemerintah untuk membangun banyak rumah-rumah, dan menyebutkannya “untuk MBR”. secara pukul rata. Kelompok sasaran perumahan rakyat tidak bisa didekati secara jenerik tanpa mengenali karakter kebutuhan perumahannya yang beragam.
Menurut Jehansyah, kondisi ragam kebutuhan perumahan perlu direspon oleh sebuah ancangan multi-sistem penyediaan perumahan yang komprehensif, meliputi sistem perumahan publik, sistem perumahan komunitas, sistem perumahan sosial, dan sistem perumahan komersial. Melalui kerangka ini, kelompok sasaran MBR dan kaum miskin akan dikenali dan dimampukan secara berbeda-beda.
Sebagian besar sasaran mendapat peningkatan daya-jangkau melalui penyediaan rumah sewa yang murah di dalam mekanisme perumahan publik. Sebagian lebih besar lagi memerlukan pendekatan pemberdayaan perumahan komunitas, sedangkan sebagian lebih kecil dijangkau melalui sistem perumahan sosial.
Jehansyah menyatakan sistem “jual-beli rumah” sampai kapanpun tidak bisa diandalkan sebagai sistem tunggal pengadaan perumahan. Jika UUPP tetap steril dari multi-sistem penyediaan perumahan, maka tidak pernah ada peta jalan menuju terpenuhinya kebutuhan perumahan layak bagi seluruh rakyat sebagaimana amanat konstitusi, dan hanya ada jalan gelap menuju tercapainya target kota-kota bebas kumuh pada 2025. (my)
---------------------------------------------------------------------------------
Berita di atas ini tanggapan saya untuk merespon pihak Kemenpera seperti berita di bawah - Jehan
---------------------------------------------------------------------------------
UU Perkim jamin pengadaan rumah rakyat
Bisnis.com, 18 December 2010
 
JAKARTA: Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang baru disahkan DPR pada 17 Desember 2010, dinilai menjamin hak rakyat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah sejahtera.
Staf Khusus Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Bidang Hukum Imam Hariyanto mengatakan terdapat sekitar 50 pasal UU Perkim yang memberikan kepastian hak dan kewajiban MBR mendapatkan rumah.
“Ada 50 pasal yang berbicara soal pembelaan rakyat kecil. Salah satu pasal menyataka pemerintah memberi kemudahan syarat dan rumah murah buat rakyat sesuai dengan jangkauan daya beli mereka. Artinya, berapapun daya beli MBR, dipastikan bisa mendapatkan rumah,” katanya kepada Bisnis, hari ini.
Selain itu, jelasnya, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah melakukan penanganan dengan baik bagi masyarakat yang tinggal di sejumlah kawasan kumuh. Pemerintah pusat akan meminta pemda segera mendata kawasan kumuh untuk ditatakelolakan dengan baik.
“Penataan kawasan kumuh menurut UU ini mengedepankan hak azasi manusia [HAM]. Pemda diminta untuk tidak asal gusur. Kalau terpaksa digusur, pemda harus memberikan kompensasi yang adil dan dicarikan lokasi yang tepat untuk rumah baru mereka berdasarkan kaidan tataruang,” katanya.
Imam memastikan intervensi negara untuk kawasan permukiman menjadi semakin besar dibandingkan dengan UU No. 04/1992 tentang Perkim. Pemerintah pusat bisa memberikan fasilitas fiskal kepada daerah untuk memperkuat APBD di sektor perkim. “Adapun, diskresi [kewenangan] pemda ditambah lebih besar soal perkim,” katanya.
Menpera Suharso Monoarfa menjelaskan pemerintah pusat sengaja memberikan diskresi (freies ermessen) kepada pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar kebijakan perkim dari pusat dapat langsung disinergikan kepada daerah.
Dengan demikian, masalah perkim saat ini menjadi urusan wajib (imperatif) bagi pemda agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
“Kenapa [masalah] perumahan seakan-akan berada di prioritas nomor bawah buat pemda, padahal itu urusan wajib. Empat dari 15 indikator kemiskinan adalah perumahan. Kalau ini bisa diselesaikan, pemerintah bisa mengurangi kemiskinan,” katanya, tadi malam.(api)

Minggu, 26 Desember 2010

Keliru Besar Jika Tempatkan Perumnas seperti Pengembang Swasta

Harus Berdayakan Peran Perumnas

Koran-Jakarta, Senin, 20 Desember 2010
Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru saja disahkan dituding tidak hanya mengabaikan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. UU ini juga berpotensi menguras anggaran negara dan daerah tanpa sistem. Demikian diungkapkan peneliti dari Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (KKPP-SAPPK ITB), M Jehansyah Siregar.

Pasalnya, kata Jehansyah, badan atau lembaga yang dimaksud Pasal 40 UU Perkim mengarah ke Badan Layanan Umum (BLU) atau BLU Daerah, sehingga sifatnya hanya sebagai operator proyek pemerintah. BLU/BLUD tidak dapat dituntut dan menuntut serta tidak dapat memupuk aset sehingga menguras potensi APBN dan APBD. “Seharusnya pemerintah tidak perlu repot-repot membentuk BLU atau BLU daerah, karena sudah ada Perumnas yang berbentuk badan usaha publik, sudah eksis, dan dapat memupuk aset.

Perumnas harusnya diberdayakan layaknya Housing Development Board (HDB) di Singapura,” kata Jehansyah saat dihubungi, Minggu (19/12). Di sejumlah negara, kata dia, operator perumahan berbentuk badan usaha publik dan dicantumkan secara tegas keberadaan dan fungsinya dalam UU perumahan. Sebab badan usaha publik dapat diberikan otoritas mengelola dan memupuk aset, dapat dituntut jika tidak menjalankan amanatnya, serta tentunya tidak menguras anggaran negara secara terus-menerus.

Dia menilai isi pasal ini ke depan akan mengerdilkan peran Perumnas sebagai lembaga yang dibentuk untuk memacu pembangunan rumah rakyat. Sebelumnya, Perumnas meminta agar klausul mengenai kedudukan dan fungsi Perum Perumnas dimasukkan ke UU Perkim. Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto, mengatakan penguatan fungsi perusahaan pelat merah itu melalui UU diharapkan menjadi payung hukum keberadaan Perumnas sebagai National Housing and Urban Development Company (NHUDC).

Himawan mengatakan jika diberi tanggung jawab itu, kinerja pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di daerah, akan lebih maksimal. “Kami berharap upaya ini bisa didukung pemerintah dan legislatif, sehingga Perumnas bisa on the track menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat,” kata dia. Dia menjelaskan setiap negara memiliki lembaga yang khusus mengurusi pembangunan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah.

Keberadaan lembaga seperti NHUDC, ungkap Himawan, sudah banyak diadopsi di negara-negara maju, seperti Singapura, Thailand, China, dan Jepang. Berdasarkan informasi sumber Koran Jakarta di Kemenpera, memang tidak ada pasal khusus yang mengatur posisi dan fungsi Perumnas dalam UU Perkim yang baru. Dalam UU hanya disebutkan, pemerintah dapat membentuk dan menunjuk lembaga yang berada di posisi terdepan dalam pembangunan perumahan rakyat.

Begitupun, Perumnas dapat saja ditunjuk menjadi lembaga dimaksud melalui peraturan pemerintah (PP), apalagi PP No 15 Tahun 2004 tentang Perumnas kini memang sedang direvisi. “Tidak spesifik diatur mengenai peran Perumnas, namun bisa saja nanti dimasukkan dalam PP yang sedang digodok pemerintah,” jelasnya, Minggu. mri/E-5


----------------------------------------------------------------------------


RUU PERKIM AKHIRNYA BONSAI PERUMNAS


Diskusi KP3R: “RUU Perkim Belum Mengatur Sistem Penyediaan Perumahan secara Komprehensif”. Photo by KNC doc.

SELECTED NEWS
Jakarta, 16/12/2010 (Kominfonewscenter)
Thursday, 16 December 2010 08:58

Jakarta, 16/12/2010 (Kominfonewscenter) – RUU Perkim akhirnya hanya membonsai Perumnas, padahal kepentingan BUMN Perumnas adalah kepentingan bangsa dan negara yang harus didukung semua pihak.

“Pembonsaian Perumnas justru menunjukkan kepentingan birokrasi Kementerian untuk mengoperasionalisasi proyek-proyek”, kata narasumber KP3R (Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat) M. Jehansyah Siregar, Ph.D, yang juga Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman ITB (Institut Teknologi Bandung) dalam suatu diskusi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Jenhansyah peran operasional tersebut mengancam pengabaian peran Kementerian sesungguhnya, yaitu sebagai pembuat kebijakan dan bertangungjawab dalam pengembangan kapasitas sistem perumahan secara komprehensif.
“Negara ini pincang tanpa Perumnas yang kuat”, kata Jehansyah, seraya menambahkan lemahnya keadaan Perumnas saat ini sama sekali tidak bisa menjustifikasi pengabaian terhadap perlunya penguatan peran Perumnas.
Reformasi BUMN Perumnas adalah keharusan bangsa ini yang telah tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam urusan perumahan rakyat.
Jehansyah menegaskan dalam RUU Perkim, peran dan tugas serta penyebutan nama Perumnas seharusnya diatur secara jelas di dalam bab tersendiri.
Perumnas bukan pengembang biasa dan bukan pula organisasi proyek yang ditempatkan sebagai kompetitor proyek-proyek sejenis di Kementerian. Perumnas bukan pula badan layanan umum.
Jehansyah menilai ada kekeliruan cara pandang dalam proses perumusan RUU Perkim ketika menempatkan BUMN Perumnas sebagai kelompok kepentingan seperti halnya pengembang swasta.
“Akibatnya, RUU Perkim tidak mengatur peran dan tugas Perumnas sebagai jangkar dari sistem perumahan publik”, kata Jehansyah.
Jehansyah menjelaskan BUMN Perumnas tergolong sebagai dedicated authority yang harus terus diperkuat, seperti lembaga sejenis di berbagai negara:
Ia menyebut Housing and Urban Development Corporation atau HUDCO di India, Housing Corporation di Inggris kini menjadi Homes and Community Agency, Housing Development Board di Singapura, National Housing Authority atau NHA di Thailand, Housing and Urban Development Corporation di Jepang (HUDC, kini menjadi Urban Renaissance Agency), dan lain-lain.
Di negara-negara tersebut, lembaga-lembaga semacam Perumnas diatur secara tegas dalam undang-undang perumahannya dan menjadi judul bab tersendiri. (mydk)


http://kominfonewscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=926:ruu-perkim-akhirnya-bonsai-perumnas&catid=43:nasional-hukum&Itemid=34



-------------------------------------------------------------------------